By KOMPAS.COM, Senin, 16 Juni 2014 | 13:21 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Ekonom dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, menyayangkan soal data kebocoran anggaran yang dikutip calon presiden nomor urut satu, Prabowo Subianto, dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Kalau Rp 7.200 triliun bukan kebocoran. Itu bendungan bobol atau tsunami yang membuat banjir publik Indonesia,” kata dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu saat ditemui di Jakarta, Senin (16/6/2014).
Dia mengatakan, APBN Indonesia saja hanya Rp 1.800 triliun, sementara produk domestik bruto tak lebih dari Rp 10.000 triliun. “Jadi kalaupun bocor kan pasti kelihatan ke mana. Maka banjirlah negara ini karena yang bocor 70 persen dari kuenya,” katanya lagi.
Faisal lalu membandingkan Prabowo Subianto dengan Professor Soemitro Djojohadikoesoemo, ayah Prabowo. “Jadi tolonglah kalau bicara agak terkendali. Kalau ayahnya Pak Prabowo, Prof Soemitro, dulu bilang kebocorannya 30 persen, make sense,” katanya.
“Jadi jangan berbohonglah. Namun, yang berbohong kan Abraham Samad ya. Ya Abraham Samad jangan ngomong seperti itulah. Berantas saja korupsi. Ini kan bukan domain dia,” ujarnya.
Faisal pun menyarankan, jika lain waktu Prabowo ingin mengutip data atau angka-angka yang berkaitan dengan perekonomian negara, maka sumbernya harus jelas, dan jelas pula argumentasinya. “Jangan bluffing begitu,” ucapnya.
Sebelumnya, dalam putaran kedua debat capres-cawapres yang bertemakan “Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat”, Prabowo Subianto mengutip Abraham Samad yang menyebut kebocoran negara hingga Rp 7.200 triliun, meskipun setelahnya dia bilang akan menutup kebocoran yang sebesar Rp 1.000-an triliun.
Pernyataan Prabowo ini juga disayangkan oleh pakar ekonomi Universitas Gadjah Mada, Tony Prasetyantono. Tony, kepada Kompas.com, mengatakan bahwa angka yang disebut Prabowo “menggelikan” (baca: Ekonom: Jokowi di Luar Dugaan, Prabowo “Menggelikan”).
Penulis: Estu Suryowati
Editor: Erlangga Djumena
Sumber: diunduh dari: http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/06/16/1321133/faisal.basri.kalau.rp.7.200.triliun.bukan.bocor.itu.tsunami.
faisal basri 
apabila sudah banyak yang tahu kebocoran-kebocoran anggaran kenapa tidak ada pencegahannya pak… 1000 triliun lebih dari setengah anggaran apbn kita… bayangkan yang bisa dilakukan dengan tambahan 1000 triliun.
sadam, angka seribu trilyun itu dari mana juga gak jelas. bayangkan saja budget di rumah tangga anda. katakanlah pembantu diberikan uang untuk belanja bulanan keluarga sebesar Rp10jt/bulan (makan, toiletries macam sabun mandi,, etc). lantas dia korupsi Rp5juta, sehingga hanya Rp5jt yang dia gunakan untk belanja bulanan. itulah yang dinikmati keluarga sehari-hari. kira-kira bakal tidak terdeteksi gak korupsi doi sampai berbulan-bulan?
di tahun 1990an, prof sumitro bilang sektiar 30%. itu di jaman orba. ibaratnya, pembantu mengutil 3jt. kemungkinan tidak terdeteksi lebih besar, ya semacam bayam yg harganya 700 dibilang seribu dll, sabun yg harganya Rp1,700 dibilang Rp1,200.
jaman setelah orba, dengan pemisahan eksekutif, yudikatif, legislatif lebih keras, apakah masih 30%? imo kalau baca berita, sedikit berkurang terutama di kota/provinsi yg sudah lebih transparan (pakai e-procurement, proses anggaran lebih baik, ada audit berkala etc). jadi jangan dikatakan tidak ada pencegahan. ada. tapi kebiasan 30tahun lebih jaman orba, merubahnya gak secepat kilat apalagi kalau orang2 orba masih bercokol. bahkan tanpa ada korupsipun, masih inefisiensi yg harus diberantas. pengalaman saya dengan orang2 pemerintahan, mereka arrange business trip mendadak, jadinya dapat tiket pesawat mahal (mau pergi besok, tiket baru dibeli kemarin); plus mereka beli tiket kelas paling tinggi demi fleksibilitas (karena sewaktu2 atasan bisa bilang jangan pergi, atau rubah tanggalnya etc). rata2 saya lihat, flight ticket saya 50-80% harga tiket mereka (krn saya beli jauh2 hari). ini juga kebocoran dan lebih sulit mendeteksi dan menghilangkan.
JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengaku prihatin dengan banyaknya potensi pemasukan negara yang hilang akibat kebijakan pemerintah yang tak jelas. Untuk itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama dengan KPK bergerak secara progresif memberantas korupsi.
Saat memberikan materi di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan di Hotel Ecopark, Ancol, Jakarta, Sabtu (7/9/2013), Samad menyoroti kebijakan impor pangan yang ditempuh pemerintah. Dalam penelitian yang dilakukan KPK, banyak kebijakan impor yang tak perlu dilakukan karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang jauh dari sekadar cukup.
“Kita ini dibodoh-bodohi terus, impor-impor itu bohong karena KPK sudah memelajarinya,” kata Samad.
Selain mengenai impor pangan yang tak jelas, Samad juga menyoroti lemahnya regulasi untuk melindungi sumber daya energi Indonesia. Ia mengatakan, dari 45 blok minyak dan gas (migas) yang saat ini beroperasi di Indonesia, sekitar 70 persen di antaranya dikuasai oleh kepemilikan asing. Kondisi semakin parah karena banyak pengusaha tambang di Indonesia yang tak membayar pajak dan royalti kepada negara.
Dalam perhitungan KPK, potensi pendapatan negara sebesar Rp 7.200 triliun hilang setiap tahun karena penyelewengan tersebut. Bila ditotal, kata Samad, pajak dan royalti yang dibayarkan dari blok migas, batubara, dan nikel di setiap tahunnya dapat mencapai Rp 20.000 triliun. Namun, pendapatan sebesar itu tergerus karena pemerintah tidak tegas dalam regulasi dan kebijakan.
“Bila dibagi ke seluruh rakyat, maka pendapatan rakyat Indonesia per bulan bisa mencapai Rp 20 juta,” ujarnya.
Atas semua itu, dalam Rakernas PDI Perjuangan, ia mendorong agar pemerintah menasionalisasikan semua blok migas dan potensi sumber daya alam yang kini dikuasai oleh asing. Ia juga mendesak pemerintah memperketat izin pada pengusaha tambang dan harus patuh pada pembayaran royalti serta pajak menyusul adanya rencana membuka 144 sumur migas baru di Indonesia pada 2013. “Supaya tak ada lagi anak putus sekolah, supaya Indonesia kembali ke kejayaannya,” kata Samad.
http://nasional.kompas.com/read/2013/09/07/1658214/Samad.Kita.Ini.Dibodohi.Terus.Impor.Itu.Bohong?fb_action_ids=10202391908501389&fb_action_types=og.shares&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582
“….. Namun, yang berbohong kan Abraham Samad ya. Ya Abraham Samad jangan ngomong seperti itulah…”
Assuming that he did make such statement.